Kajari Sumenep, Akan Bentuk Rumah Restorativ Justice Di Kota Keris

SUMENEP, kwknews.co.id – Baru sehari bertugas di Kota Keris, Kajari Trimo, SH.MH bercita-cita membentuk Rumah Restorativ Justice( RJ ), menurutnya RRJ merupakan sarana untuk penyelesaian perkara diluar persidangan,sejalan Jaksa Agung telah meluncurkan program rumah restorative justice pada Maret 2022.

Menjadi penting peran Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh adat sebagai mediator untuk menyejukkan suasana sehingga solusi-solusi cepat ditemukan agar perdamaian dapat terwujud.

Menurut pria kelahiran Ponorogo ini, regulasi keadilan Restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, sedangkan petunjuk teknisnya terakhir dengan surat edaran nomor 01/02 tahun 2022.

Kejagung hingga saat ini telah melaksanaan Restorative Justice seluruh indonesia mencapai 823.pungkasnya.

BACA JUGA :

1.Selamat Datang Pimpinan Baru KORPS ADHIYAKSA SUMENEP

2.BPJPH Bantah Isu Ambil Alih Label Halal dari MUI

3.Hasil Penjaringan Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Dasar. Resmi Dilantik. Stop Segalah Pungutan.

Terkait keinginan Kajari untuk membentuk Rumah RJ, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik ( LPK KP) H. Safiudin, SH.,MH menyatakan bahwa ide Kajari sangat brillian dan semua pihak harus mendukung.

Saya mengapresiasi ide cemerlang dari pak Kajari, apalagi ini rujukan hukumnya ada, samalah dengan Restorative Justice di Kepolisian dengan surat kapilri Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS , tanggal 14 Desember 2009

  1. Kajari Sumenep bersama Ketua KWK (18/03/22)

Kajari Sumenep bersama Ketua KWK (18/03/22)

Pria yang akrab disapa Piu yang juga Ketua KWK ini, menambahkan Menurut ahli hukum Sudikno Mertokusumo, sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas, dikenal dengan asas / istilah ultimum remedium.artinya jika masih ada jalan perdamaian melalui keadilan RJ perlu dilakukan.

RJ merupakan instrumen hukum dalam menyelesaikan perkara pidana terutama sekali kasus-kasus Tindak Pidana ancaman hukumannya tidak melebihi 5 tahun. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan adalah keadilan, sehingga menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer “Fiat Justisia Ruat Coelum”, meski langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan,pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *