Menstatus Quo kan LPK-RI-Sumenep, Sekretaris Bentuk LPK-KP

H. Safiudin S.H.,MH. Sekretaris LPK-RI
H. Safiudin S.H.,MH. Sekretaris LPK-RI

Sumenep, Kwknews.co.id – Lebih lanjut H. Safiudin, S.H., M.H. ditanya mengapa membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik atau disingkat LPK-KP, beliau menuturkan, “sebenarnya sebuah respon agar LPK-RI baik pusat hingga bawah merubah bentuk kerjanya jangan keluar dari tupoksinya”. LPK-RI itu kan tupoksinya tidak lepas dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Intinya ada produsen dan konsumen, ada konsumen antara dan konsumen akhir. Adapun yang dibela LPK-RI adalah konsumen akhir.

Jika LPK-RI mengurusi sengketa tanah, dimana legal standingnya?. Itu kan pihak bersengketa, tidak ada konsumen dan produsen. Perkara tanah ini dipaksa-paksakan disuruh tangani dan segera suruh limpahkan ke DPDI LPK-RI Jatim, saya selalu sekretaris faham organisasi dan aturan. Saya tidak mau, harus berdasarkan rapat pengurus lalu kita runtut, siapa pihak pengadu dan lain sebagainya. Apakah masuk lingkup tugas LPK-RI. setelah masuk baru kita limpahkan ke divisi hukum, untuk dikaji dan ditindak lanjuti.

Bagaimana hubungan dengan ketua LPK-RI Sumenep yang ada sk baru. Hingga saat ini pengurus yg lama belum pernah menerima sk baru. Baik pencabutan atau apalah. Dan pengurus lama kan dilantik di Hotel AZMI mengundang berbagai pihak, jika ada pergantian harusnya ada seremonial yang sama.

Baca juga: Kesejahteraan dan Perlindungan Profesi Guru, Oleh PC Pergunu Sumenep

Baca Juga: Advokasi Pupuk dan BBM Menjadi Fokus Utama LPK-KP di Tahun 2022

Ditanya tentang kehadiran Wakil Bupati Sumenep ke acara rapat pertama LPK-RI di Pamolokan, siapapun yang datang tidak akan bisa merubah apa-apa, karena organisasi itu yangdilihat gerakan ketua dan sekretaris. LPK-RI itu bukan kerja tahlilan, manakiban. Lalu, bagaimana mau kerja jika tidak faham legal standing?. (iam)

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *