Radikalisme Dalam Konteks Negara.

Oleh : Moh. Husein Rowy.

Penulis adalah Guru MAN Sumenep

Kata “radikalisme” adalah produk sejarah masyarakat Barat. Ia lahir dari “konflik” idilogi setelah melewati pergulatan kepentingan antar kelompok, bahkan, antar bangsa. Kata radikal sendiri terambil dari kata “radix” (fundamental nature) atau “akar” dari segala sesuatu.

Dalam banyak justifikasi, penggunaan konsep radikalisme, karena ia sudah mengakar dalam pilihan politik dan bernegara, menjadi agak bias. Di banyak tatatan kemasyarakatan di bawah penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena semakin maraknya kepentingan personal dan komunal, sebahagian publik kelihatan semakin kenal dengan penggunaan radikalisme sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Dimulai dari masa kolonial, negara penjajah oleh masyarakat yang terjajah dianggap sebagai “pemicu” lahirnya bentuk radikalisme setelah memperhatikan banyak hal yang muncul bersama keinginan mereka untuk “menguasai” apapun yang ada di bumi pertiwi. Sementara, dengan menggunakan jargon demi keamanan, para tokoh dan penggerak dalam perlawanan dianggap sebagai biang lahirnya jiwa-jiwa radikal.

Seiring dengan merajalelanya radikalisme politik, politik etis segera menjadi kredo yang usang. Pada awal 1920-an, arus utama dalam opini publik Belanda beranggapan bahwa para intelektual Hindia yang progressif merupakan pengacau ketertiban publik di negeri jajahan (Yudi Latif : 2011). Dari area inilah kemungkinan dimulainya pemeliharaan embrio radikalisme : adu kekuatan antara dua kepentingan yang berbeda dengan menggunakan jargom dan artikulasi yang sama, yaitu demi tegaknya keadilan dan integritas bangsa dan negara.

Persoalannya semakin krusial setelah, saat ini, semua pihak gandrung pada penggunaan terma Agama (baca : Islam). Ada banyak idiom substansial yang dikorbankan untuk itu, bahkan nyaris menjadi “tumbal” sehingga orang-orang yang merasa dirinya fanatik dengan (ajaran) Agamanya akan mudah “tersinggung” dan pada akhirnya merasa terganggu kebebasannya. Di sinilah sesungguhnya letak persoalannya. Semakin lama, makna radikalisme pasti semakin kontaminatif dan dalam waktu yang sama akan berubah wajah sebagai “pemicu keretakan” di antara sesama anak bangsa, bahkan sesama ummat beragama.

Bila sudah tiba di puncak perselisihan, negara harus bertanggungjawab dan harus mampu meletakkan kata radikalisme secara benar dan proporsional tanpa harus “melawan” sama sekali nilai dan prinsip keyakinan atau idiologi masing-masing warga negara. Ia (negara) harus segera melakukan tindakan jika ada kelompok atas nama kebebasan beragama bermaksud “memancing di air keruh” oleh karena persatuan dan kesatuan adalah satu-satunya alasan berdirinya sebuah negara (Abdurrahman Wahid : Islam Kosmopolitan : 2007). Dengan kata lain, tetap memperjuangkan keutuhan NKRI adalah sebuah keniscayaan sembari memelihara ragam cara pandang dalam kebhinnekaan.

Agak susah memang menjelaskan ke permukaan, mengapa pemerintah kelihatan “overdosis” dalam menangani kelompok radikalis. Kehawatiran yang — dianggap — berlebihan itu, setelah sampai di wilayah politis, menjadi masuk akal dan bahkan harus didukung. Realitas : disentegrasi nyaris melanda negeri Pancasila selama beberapa peristiwa atas nama kritik dan gerakan oposisi. Dan, sekali lagi, pemicunya adalah penerapan syariat secara utuh yang semata didasarkan pada keinginan berlebih tanpa mempertimbangkan dampak kultural dan psikososial bila ternyata benar-benar terjadi bentrokan fisik yang tidak bisa dihindari pada saat keduanya berada di “jalan buntu”.

Radikalisme melawan pluralisme. Tarik tambang aksiologis ini mungkin sampai kiamat tidak akan bisa dihentikan di satu sisi. Di sisi lain, mereka yang punya kepentingan sering kehilangan kreatifitas untuk mencoba mengkompromikan dua kutub ini dengan cara mengajukan titik temu, bahwa radikalisme tidak sepenuhnya bersifat “bermusuhan” dengan pemeliharaan keragaman demi terciptanya persatuan dan keutuhan bangsa.

Tulisan ini tidak mengagendakan kecenderungan berpihak pada salah satu dari keduanya : radikalisme vs negara. Minimal, kita mulai belajar jujur pada peristiwa dan keinginan semua orang (common sense) untuk hidup berdampingan tanpa harus terkurangi hak-haknya sedikitpun. Hak-hak untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan pada Agama yang dianut. Dibutuhkan cara pandang holistik, memetakan persoalan tidak hanya pada aspek paling ekstrim, karena kita berada di tempat dan pola hidup yang berbeda pula. Premis yang bisa kita ajukan adalah : bisakah radikalisme tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan? Bisakan sel-sel pemikiran yang dianggap radikal dikemas dalam rangka turut bertanggungjawab untuk memelihara harmonisasi? Bisakah belakangan ini radikalisme tidak disandingkan dengan performa buruk dan destruktif karena dianggap terlalu ke pinggir? Kita tunggu jawabannya lewat perjalanan sejarah bangsa ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *