Sengkarut PT. Sumekar Line,Harusnya Bagaimana ?

Sengkarut PT. Sumekar Line,Harusnya Bagaimana ?
Kantor PT. Sumekar Line (Jl. Trunojoyo Sumenep)

SUMENEP,kwknews.co.id – Kembali unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Sumenep, Kamis (24/03/22) Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kangean, semangatnya masih tetap sama untuk meminta pemulihan beroperasinya Kapal – kapal dibawah kendali PT. Sumekar Line. tuntutan itu realistis, tentu mahasiswa merasa terpanggil nuraninya untuk urun saran dalam sengkarut PT. Sumekar Line. Dalam orasinya pengunjuk rasa meminta perbaikan management bahkan restrukturisasi.

Unras (28/03/2022)di depan Kantor Bupati
Unras (28/03/2022)di depan Kantor Bupati

Mencari siapa yang salah terkait persoalan PT. Sumekar Line tidaklah terlalu penting, langkah bijak adalah bagaimana sumbangsih pemikiran semua pihak dalam mencari solusi – solusi cerdas tanpa resiko.

Baca juga : Kajari Sumenep, Akan Bentuk Rumah Restorativ Justice Di Kota Keris

Jika diruntut keberadaan BUMD, maka Pemkab dalam hal ini adalah Bupati beserta jajarannya sebagai regulator yang wajib mencarikan solusi. Apakah BUMD PT. Sumekar Line dipulihkan, disuntik dana, bahkan dibubarkan sekalipun. Yang terpenting keberadaan BUMD tidak menjadi beban berkepanjangan.

Dalam fungsinya BUMD PT. Sumekar Line sangat urgent bagi perekonomian masyarakat kepulauan, samalah dengan anggaran afirmasi yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kemenhub kepada Kapal – kapal keperintisan yang saat ini lalulalang mengelilingi kepulauan. Triliunan dana dikucurkan oleh pemerintah pusat. Lalu bagaimana dengan Pemkab Sumenep terkait PT. Sumekar Line ?

Setidaknya tujuan BUMD PT. Sumekar Line :

1. Pelayanan masyarakat untuk perekonomian.
2. Menyerap dan menambah tenaga kerja.
3. Menambah PAD.

Payung hukum BUMD sudah jelas tertuang dalam PP no 54 Tahun 2017 Pasal 2 disebutkan :
(1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
a. penyertaan modal;
b. subsidi;
c. penugasan;
d. penggunaan hasil
e. pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Jadi Bupati sebagai pemegang kekuasaan fiskal di daerah sangat bisa menentukan arah dan langkah untuk pemulihan BUMD.

Lalu langkah apa sebaiknya yang harusnya dilakukan oleh Bupati ? Pertanyaan ini, redaksi media ini secara khusus mewawancarai Ketua Komunitas Warga Kepulauan( KWK )H. Safiudin, SH., MH. Berikut pokok – pokok pemikiran serta solusi dari beliau, jika PT Sumekar tetap ada,maka langkah – langkahnya adalah :
1. Dalam rangka pemulihan,Bupati memberikan subsidi khusus kepada PT Sumekar.
2. Subsidi tersebut berupa biaya operasional setiap pemberangkatan dengan catatan 50% tiket masuk Pemkab dan 50% sebagai dana saving PT Sumekar.
3. Dasar agar aman, dapat menggunakan Pemulihan keekonomian kepulauan pasca Pandemi atau cara lain yang aman, pokoknya subsidi.
4.jika sudah normal, Pemkab harus menjual DBS 3 dan beli kapal baru yang ramah BBM, karena DBS 3 dari beberapa ahli termasuk kapal salah desain. dicurigai menggunakan mesin KUBOTA KW. DBS 1 berikutnya harus dijual, karena usianya sudah tua.

Mukhlis Maharadja( aktifis)

Sementara Aktifis kepulauan, Muhlis Maharaja, menyampaikan, Penyelesaian PT. Sumekar Line memang harus ada intervensi Bupati, karena bupati adalah penguasa anggaran. Ditanya tentang unjuk rasa para mahasiswa kepulauan, itu hal yang wajar dan saya mengapresiasi, siapapun harus turut serta dalam pemikiran cerdasnya.

Dirut PT. Sumekar Line diminta tanggapannya terkait kemelut PT. Sumekar Line, pak Saiful menyampaikan, bahwa kami selaku Direksi terus berupaya mencari solusi dengan semua pihak, khusnya Pemkab, InsyaAllah segera dapat diatasi mohon doanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *